Apakah BLU harus punya rekening BCA?

Kebebasan Finansial BLU: Tidak Terikat dengan BCA, Tetapi Terikat dengan Bank BUMN

Badan Layanan Umum (BLU) telah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kebebasan finansial yang diberikan kepada BLU memungkinkan mereka untuk mengelola keuangannya dengan lebih fleksibel, layaknya entitas bisnis, namun tetap dalam koridor akuntabilitas publik. Salah satu isu yang sering muncul adalah mengenai kewajiban BLU untuk memiliki rekening di Bank Central Asia (BCA). Artikel ini akan mengupas tuntas perihal tersebut dan menjelaskan mengapa BLU tidak diwajibkan memiliki rekening BCA, serta menekankan pentingnya pemilihan bank umum milik negara (BUMN) sebagai mitra perbankan.

Kebebasan finansial BLU bukanlah berarti kebebasan tanpa batas. BLU tetap terikat dengan regulasi yang ketat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Kas BLU menjadi pedoman utama dalam operasional keuangan BLU. Peraturan ini secara tegas mengatur berbagai aspek, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan BLU.

Salah satu poin penting dalam PMK 184/PMK.05/2019 adalah mengenai pengelolaan kas BLU. Peraturan ini mewajibkan BLU untuk menyimpan dan mengelola kasnya di bank umum milik negara (BUMN). Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan keandalan pengelolaan dana publik yang dipercayakan kepada BLU. Dengan memilih bank BUMN, pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif dan meminimalisir risiko kerugian negara.

Lantas, bagaimana dengan isu kewajiban BLU untuk memiliki rekening di BCA? Perlu ditegaskan bahwa tidak ada peraturan yang mewajibkan BLU untuk memiliki rekening di BCA. PMK 184/PMK.05/2019 hanya mewajibkan BLU untuk menggunakan bank BUMN, dan BCA bukanlah satu-satunya bank BUMN yang ada di Indonesia. BLU memiliki kebebasan untuk memilih bank BUMN mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik operasionalnya. Beberapa pertimbangan dalam memilih bank BUMN antara lain:

• Jaringan dan Infrastruktur: BLU perlu mempertimbangkan cakupan jaringan dan infrastruktur bank, terutama jika BLU beroperasi di berbagai wilayah. Bank dengan jaringan yang luas dan infrastruktur yang handal akan memudahkan transaksi dan operasional BLU.

• Layanan dan Produk: Setiap bank BUMN menawarkan layanan dan produk yang berbeda. BLU perlu memilih bank yang menyediakan layanan dan produk yang sesuai dengan kebutuhannya, seperti layanan cash management, internet banking, dan fasilitas kredit.

• Biaya dan Tarif: BLU juga perlu mempertimbangkan biaya dan tarif yang dikenakan oleh bank. Pemilihan bank dengan biaya dan tarif yang kompetitif akan membantu BLU mengoptimalkan penggunaan anggaran.

• Reputasi dan Kinerja: Reputasi dan kinerja bank juga menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan. BLU sebaiknya memilih bank yang memiliki reputasi baik dan kinerja keuangan yang solid.

Dengan demikian, kebebasan finansial BLU tidak berarti bebas memilih sembarang bank. BLU tetap terikat dengan peraturan untuk menggunakan bank BUMN. Pilihan bank BUMN diserahkan kepada BLU dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti yang telah dijelaskan di atas. Kebebasan ini memberikan fleksibilitas kepada BLU dalam mengelola keuangannya secara efektif dan efisien, namun tetap dalam kerangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap peraturan terkait pengelolaan keuangan BLU sangat penting bagi setiap BLU untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.